Jawab empat langkah singkat dan dapatkan kebijakan privasi yang ditulis sesuai dengan apa yang benar-benar dilakukan situs atau aplikasi Anda: layanan yang disebutkan namanya, undang-undang yang mungkin berlaku bagi Anda, dan daftar periksa tentang apa yang diminta setiap undang-undang.
Gratis, dengan semua klausul. Tanpa akun dan tanpa email. Jawaban Anda tetap berada di browser Anda.
Centang semua yang benar. Setiap centang menambahkan data yang dikumpulkan dan alasannya. Buka “Detail” untuk mengubahnya.
Centang layanan eksternal yang menerima data dari situs atau aplikasi Anda. Setiap layanan disebutkan dalam kebijakan beserta tautan ke kebijakan privasinya sendiri.
Hanya disimpan di browser ini. Simpan sebagai berkas untuk memperbarui kebijakan nanti atau di perangkat lain.
Apa yang diminta setiap undang-undang untuk dimuat dalam kebijakan, dicocokkan dengan jawaban Anda.
Terbitkan kebijakan sebagai halaman biasa di situs Anda sendiri, lalu tautkan dari setiap halaman.
Buat halaman, biasanya di /privacy-policy. Tempel teksnya, atau ubah editor ke HTML dan tempel versi HTML-nya. Tambahkan tautan bernama “Kebijakan Privasi” di footer.
Buka Settings > Privacy dan pilih “Create New Page”, atau pilih halaman yang sudah ada dan pilih “Use This Page”. Untuk menempel versi HTML, tambahkan blok Custom HTML (ketik /html pada baris baru). Lalu tambahkan halaman tersebut ke menu footer.
Buka Settings > Policies dan buka kebijakan privasi. Jika “Use automated policy” aktif, matikan terlebih dahulu. Tempel teksnya dan simpan. Shopify menautkan kebijakan saat checkout; tambahkan halaman ke footer di Content > Menus.
Buka “Pages & Menu”, pilih Add Page > Blank Page, dan beri nama Kebijakan Privasi. Tambahkan elemen teks dan tempel kebijakannya. Lalu tambahkan tautan teks di footer yang mengarah ke halaman tersebut.
Buka panel Pages dan tambahkan halaman di bagian “Not linked”. Tempel kebijakan ke blok teks. Lalu edit footer dan tambahkan tautan teks ke halaman tersebut.
Buka Pages, pilih New > Page, tempel kebijakan, lalu terbitkan. Untuk menampilkannya sebagai tautan, buka Layout dan tambahkan gadget Pages.
Di Play Console, buka Policy and programs > App content. Di bawah “Privacy Policy”, pilih Start dan masukkan alamat halaman kebijakan Anda. Tautkan halaman yang sama di dalam aplikasi.
Di App Store Connect, pilih aplikasi, buka “App privacy”, lalu pilih Edit di samping “Privacy Policy”. Masukkan alamat halaman kebijakan Anda dan simpan. Tautkan halaman yang sama di dalam aplikasi.
Nama menu diambil dari halaman bantuan masing-masing platform, dibaca pada Oktober 2026, dan diberikan dalam bahasa Inggris. Nama tersebut dapat berubah.
Alat bantu untuk dua formulir toko, dibuat dari jawaban yang sama. Nama jenis data dan tujuan ditulis persis seperti yang ditampilkan toko, dalam bahasa Inggris. Periksa setiap baris dengan apa yang benar-benar dilakukan aplikasi dan SDK-nya sebelum Anda mengirimkan.
Titik awal, bukan nasihat hukum. Alat ini menulis kebijakan dari jawaban Anda dan dari daftar ketentuan yang disyaratkan setiap undang-undang. Alat ini tidak dapat memeriksa kebenaran jawaban Anda dan tidak mencakup segalanya: banner persetujuan cookie, persetujuan orang tua untuk layanan anak, data karyawan atau kesehatan, serta aturan sektoral berada di luar cakupannya. Mintalah pengacara meninjau hasilnya jika bisnis Anda bergantung padanya.
Privacy Policy Generator adalah alat online gratis yang membantu Anda membuat dokumen kebijakan privasi profesional untuk website, blog, atau aplikasi tanpa keahlian hukum. Dengan diberlakukannya UU PDP (Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi) No. 27 Tahun 2022 di Indonesia, setiap pemilik website yang mengumpulkan data pengunjung wajib memiliki halaman kebijakan privasi yang jelas dan lengkap. ToolsPivot menyediakan solusi praktis untuk UMKM, blogger, dan developer yang membutuhkan dokumen legal compliance dalam waktu singkat.
Privacy Policy Generator ToolsPivot bekerja dengan mengumpulkan informasi dasar tentang website Anda, kemudian menghasilkan dokumen kebijakan privasi yang terstruktur dan komprehensif. Anda cukup memasukkan nama website, URL, jenis data yang dikumpulkan, dan penggunaan layanan pihak ketiga seperti Google Analytics atau iklan. Sistem kemudian memproses input tersebut dan menghasilkan teks kebijakan privasi dalam format siap pakai yang dapat langsung dipasang di website Anda.
Alat ini dirancang untuk pemilik toko online di Tokopedia dan Shopee, blogger yang menggunakan Google AdSense, developer aplikasi mobile, serta pelaku UMKM yang mengelola website bisnis. Pengguna dapat langsung menggunakan hasil generate untuk memenuhi persyaratan legal platform e-commerce dan monetisasi konten tanpa perlu menyewa konsultan hukum.
Banyak pemilik website Indonesia kesulitan membuat kebijakan privasi karena tidak memahami regulasi UU PDP atau tidak mampu membayar jasa legal. Privacy Policy Generator menyelesaikan masalah ini dengan menyediakan template otomatis yang sudah disesuaikan dengan standar hukum Indonesia, menghemat waktu hingga 90% dibanding pembuatan manual dan biaya konsultasi yang bisa mencapai jutaan rupiah.
Kepatuhan Hukum UU PDP: Dokumen yang dihasilkan mencakup elemen wajib sesuai UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, membantu menghindari sanksi denda hingga Rp5 miliar yang diatur dalam regulasi tersebut.
Hemat Waktu Signifikan: Proses pembuatan kebijakan privasi yang biasanya memakan waktu berhari-hari dapat diselesaikan dalam hitungan menit, memungkinkan Anda fokus pada pengembangan bisnis. Kombinasikan dengan generator syarat dan ketentuan untuk dokumen legal lengkap.
Tanpa Biaya Konsultasi: Eliminasi kebutuhan menyewa pengacara atau konsultan legal yang biayanya bisa mencapai Rp10-25 juta untuk UMKM dengan budget terbatas.
Template Profesional Terstruktur: Hasil generate menggunakan format standar industri yang diakui oleh platform seperti Google AdSense, Facebook Ads, dan marketplace Indonesia.
Kustomisasi Fleksibel: Setiap bagian dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik website Anda, termasuk jenis data yang dikumpulkan dan layanan pihak ketiga yang digunakan.
Bahasa Indonesia Native: Tidak perlu menerjemahkan dari template Inggris karena hasil sudah dalam bahasa Indonesia yang benar dan mudah dipahami pengunjung.
Update Sesuai Regulasi: Template diperbarui mengikuti perubahan regulasi perlindungan data di Indonesia untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan.
Input Form Terstruktur: Formulir panduan yang memandu Anda mengisi informasi website secara sistematis, memastikan tidak ada elemen penting yang terlewat dalam dokumen kebijakan privasi.
Multi-Platform Support: Mendukung pembuatan kebijakan privasi untuk berbagai platform termasuk website WordPress, Blogger, aplikasi Android/iOS, dan halaman landing page. Pastikan website Anda aman dengan pemeriksa SSL sebelum publish.
Integrasi Layanan Pihak Ketiga: Opsi untuk menyertakan klausul khusus terkait Google Analytics, Google AdSense, Facebook Pixel, dan payment gateway Indonesia seperti GoPay, OVO, dan Dana.
Format Output Siap Pakai: Hasil generate dalam format HTML dan teks biasa yang dapat langsung di-copy paste ke website atau diedit menggunakan editor HTML online.
Klausul Cookie Consent: Penyertaan otomatis informasi tentang penggunaan cookies sesuai standar yang diminta oleh browser modern dan regulasi privasi.
Bagian Hak Pengguna: Mencakup penjelasan lengkap tentang hak subjek data termasuk akses, koreksi, dan penghapusan data sesuai UU PDP Pasal 5-12.
Informasi Kontak Data Controller: Template untuk memasukkan detail kontak penanggung jawab data yang wajib disertakan dalam kebijakan privasi.
Klausul Pembaruan Kebijakan: Bagian standar yang menjelaskan mekanisme notifikasi saat kebijakan privasi diperbarui kepada pengguna.
Section Data Retention: Penjelasan tentang periode penyimpanan data dan mekanisme penghapusan yang sesuai dengan prinsip proporsionalitas UU PDP.
Disclaimer Keamanan Data: Klausul yang menjelaskan upaya perlindungan data termasuk enkripsi dan kontrol akses yang diterapkan website.
Masukkan Informasi Website: Isi nama website, URL lengkap, dan nama perusahaan atau pemilik yang bertanggung jawab atas pengelolaan data.
Pilih Jenis Data yang Dikumpulkan: Tentukan kategori data pribadi yang website Anda kumpulkan seperti nama, email, alamat, atau data pembayaran. Validasi format email pelanggan dengan validator email.
Tentukan Layanan Pihak Ketiga: Pilih opsi untuk Google Analytics, iklan, payment gateway, dan layanan eksternal lainnya yang terintegrasi dengan website Anda.
Generate Kebijakan Privasi: Klik tombol generate dan sistem akan memproses semua input untuk menghasilkan dokumen kebijakan privasi yang komprehensif.
Salin dan Pasang di Website: Copy hasil generate dan paste ke halaman khusus kebijakan privasi di website Anda, lalu link dari footer untuk memudahkan akses pengunjung.
Privacy Policy Generator menjadi kebutuhan wajib saat Anda meluncurkan website baru yang mengumpulkan data pengunjung dalam bentuk apapun. Bahkan website sederhana dengan formulir kontak atau newsletter subscription memerlukan dokumen ini untuk memenuhi standar legal di Indonesia.
Skenario Penggunaan Spesifik:
Pendaftaran Google AdSense: Google mensyaratkan halaman kebijakan privasi sebelum menyetujui aplikasi monetisasi. Lengkapi dengan pemeriksa SEO website untuk optimasi approval.
Listing di Marketplace: Tokopedia dan Shopee memerlukan kebijakan privasi untuk toko online yang memproses data pembeli dan transaksi.
Peluncuran Aplikasi Mobile: Google Play Store dan App Store mensyaratkan privacy policy link sebelum aplikasi dapat dipublikasikan.
Integrasi Payment Gateway: GoPay, OVO, Dana, dan payment gateway lain memerlukan kebijakan privasi yang jelas untuk kerja sama.
Pendaftaran Facebook Business: Meta mensyaratkan kebijakan privasi untuk akun bisnis yang menjalankan iklan atau menggunakan Pixel.
Kepatuhan UU PDP: Setiap website yang memproses data warga Indonesia wajib memiliki kebijakan privasi sejak UU PDP berlaku Oktober 2024.
Audit Legal Perusahaan: Saat perusahaan melakukan due diligence atau audit kepatuhan data protection.
Rebranding Website: Perpindahan domain atau perubahan struktur bisnis memerlukan update kebijakan privasi dengan informasi baru.
Untuk kasus dimana website melakukan pemrosesan data pribadi sensitif seperti data kesehatan atau biometrik, konsultasi dengan legal profesional tetap disarankan untuk memastikan kepatuhan penuh.
Konteks: Pemilik UMKM fashion di Tokopedia perlu kebijakan privasi untuk memproses data pelanggan termasuk alamat pengiriman dan histori pembelian. Proses:
Konteks: Content creator yang mengajukan monetisasi AdSense memerlukan halaman kebijakan privasi sesuai kebijakan Google Publisher. Proses:
Konteks: Startup fintech mengembangkan aplikasi e-wallet yang mengumpulkan data KTP dan informasi keuangan pengguna untuk verifikasi. Proses:
Konteks: Perusahaan manufaktur membuat website company profile dengan formulir kontak dan pendaftaran newsletter untuk prospecting. Proses:
Konteks: Lembaga kursus online yang mengumpulkan data siswa termasuk nilai, progress belajar, dan informasi pembayaran untuk kelas berbayar. Proses:
Sebuah kebijakan privasi yang lengkap harus mencakup elemen-elemen kunci yang diwajibkan oleh UU PDP Indonesia. Dokumen ini bukan sekadar formalitas, melainkan kontrak kepercayaan antara website dan pengunjung yang menjelaskan bagaimana data mereka dikelola.
Elemen Wajib:
Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mewajibkan setiap pengendali data untuk memiliki kebijakan privasi yang transparan. Sanksi pelanggaran dapat mencapai denda Rp5 miliar untuk administratif dan pidana penjara hingga 6 tahun untuk penyalahgunaan data.
Persyaratan Utama UU PDP:
Ya, setiap website yang mengumpulkan data pribadi pengunjung wajib memiliki kebijakan privasi sesuai UU PDP No. 27 Tahun 2022. Bahkan website sederhana dengan formulir kontak atau cookies tracking termasuk dalam kategori ini.
Proses pembuatan hanya membutuhkan waktu 5-10 menit tergantung kompleksitas website Anda. Bandingkan dengan pembuatan manual yang bisa memakan waktu 1-3 hari kerja. Hitung panjang dokumen dengan penghitung kata.
Hasil generate sudah siap pakai untuk kebanyakan website standar. Namun untuk website dengan kebutuhan khusus seperti healthcare atau fintech, disarankan review tambahan oleh legal profesional untuk memastikan kepatuhan penuh.
Buat halaman baru dengan judul "Kebijakan Privasi", paste hasil generate, publish, lalu tambahkan link di footer menggunakan menu appearance. WordPress juga menyediakan fitur privacy policy page bawaan sejak versi 4.9.6.
Ya, update diperlukan saat ada perubahan cara pengumpulan data, penambahan layanan pihak ketiga baru, atau perubahan regulasi. Sebaiknya review setiap 6-12 bulan untuk memastikan dokumen tetap akurat dan relevan.
Kebijakan privasi fokus pada pengelolaan data pribadi pengguna, sementara syarat dan ketentuan mengatur aturan penggunaan layanan website. Keduanya dokumen terpisah yang sama-sama penting untuk legal compliance.
Marketplace memiliki kebijakan privasi platform yang mencakup semua seller. Namun jika Anda memiliki website toko online sendiri di luar marketplace, kebijakan privasi terpisah wajib dibuat. Buat sitemap dengan generator sitemap untuk indexing.
Landing page yang menggunakan formulir kontak, Google Analytics, atau Facebook Pixel tetap mengumpulkan data pengunjung dan memerlukan kebijakan privasi meskipun tidak memiliki sistem database sendiri.
Ya, Privacy Policy Generator ToolsPivot sepenuhnya gratis untuk penggunaan personal maupun komersial tanpa batasan jumlah dokumen yang dapat di-generate.
Berdasarkan UU PDP, pelanggaran dapat dikenai denda administratif hingga Rp5 miliar, penghentian operasional sementara, dan untuk kasus berat dapat berujung pada pidana penjara hingga 6 tahun.
Untuk website yang melayani pengguna Indonesia, kebijakan privasi sebaiknya tersedia dalam bahasa Indonesia agar mudah dipahami. Versi bilingual diperbolehkan dengan bahasa Indonesia sebagai versi yang mengikat secara hukum. Periksa tata bahasa dengan pemeriksa tata bahasa.
Sediakan kontak khusus dalam kebijakan privasi untuk permintaan penghapusan data. Proses permintaan dalam waktu maksimal 3x24 jam dan konfirmasi penghapusan secara tertulis kepada pemohon sesuai ketentuan UU PDP.